LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Gelombang tuntutan keadilan kembali menggema dari Tanah Rencong. Nyakli Maop (Nyakli), aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikenal vokal sekaligus Satgasus Investigasi Badan Advokasi Indonesia, melontarkan kritik keras yang langsung mengarah ke pemerintahan Presiden .

Dengan nada tegas, Nyakli menilai pemerintah pusat tidak boleh lagi berlindung di balik alasan klasik seperti “data tidak sinkron” atau kerumitan birokrasi pasca-banjir untuk menunda pemenuhan hak dasar masyarakat Aceh. Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut martabat rakyat yang harus segera ditunaikan.

Menurutnya, Jakarta tidak boleh terus mengabaikan kontribusi besar Aceh bagi Indonesia. Dari sejarah pembelian pesawat pertama Republik hingga kekayaan alam yang menjadi sumber devisa, Aceh telah memberikan lebih dari cukup. Namun, realitas kemiskinan yang masih membelit sebagian masyarakat dinilai sebagai ironi yang tidak bisa lagi ditoleransi.

“Jangan hanya mengambil hasil buminya, tetapi menutup mata terhadap penderitaan rakyatnya. Jika negara mampu membiayai sektor lain, maka pembangunan rumah layak bagi rakyat miskin Aceh harus menjadi prioritas sekarang juga,” tegas Nyakli.

Sebagai aktivis HAM, ia menekankan bahwa kesejahteraan adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Nyakli mendesak agar Presiden segera merealisasikan program Satu Keluarga Satu Rumah, khususnya bagi masyarakat miskin dan korban konflik yang hingga kini belum tersentuh secara maksimal.
Ia juga menyoroti alasan ketidaksinkronan data sebagai bentuk kelalaian yang berpotensi disengaja untuk memperlambat bantuan. Dalam tuntutannya, Nyakli menggarisbawahi dua hal penting: prioritas bagi korban konflik, termasuk eks kombatan GAM sesuai amanat , serta keadilan ekonomi melalui penyediaan hunian layak sebagai bentuk kompensasi minimal jika lapangan kerja belum tersedia secara luas.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Nyakli mengusulkan agar proses verifikasi data tidak lagi didominasi birokrasi yang kaku. Ia mendorong pelibatan aktif pemerintah desa, ulama, dan santri sebagai pihak yang lebih memahami kondisi riil masyarakat sekaligus menjadi penjaga integritas distribusi bantuan.

“Data dari desa dan tokoh agama jauh lebih jujur daripada laporan di atas meja. Rakyat miskin harus diprioritaskan tanpa melihat latar belakang politik,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Nyakli menantang Presiden untuk membuktikan komitmennya bahwa Indonesia adalah negara yang mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia juga menegaskan akan terus mengawal dan menginvestigasi realisasi janji-janji pemerintah pusat agar tidak berhenti sebagai wacana semata.

“Inilah saatnya pusat menunjukkan keseriusan. Jangan biarkan rakyat Aceh terus bertanya: di mana keadilan bagi daerah yang telah begitu besar menyumbang untuk negeri ini?” pungkasnya. (**)