LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengguncang pusat pemerintahan Pekalongan. Senin (2/3) malam, tim antirasuah mengamankan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, bersama sejumlah pejabat Pemkab. Disejumlah ruangan kerja pejabat terlihat garis segel bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” terpampang di pintu-pintu ruang strategis dijantung birokrasi pekalongan.

Pantauan di kompleks Kantor Pemkab menunjukkan ruang kerja bupati dan Sekretaris Daerah disegel rapat. Segel serupa menjalar ke sejumlah titik penting birokrasi, menandai ruang-ruang yang diduga berkaitan langsung dengan konstruksi perkara. Namun di tengah deretan pintu yang terkunci dan disita aksesnya, ruang kerja Wakil Bupati justru terlihat tanpa segel, fakta yang memantik tanda tanya di tengah publik.

Tak berhenti di pucuk pimpinan, penyegelan merambah ruang Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Perekonomian, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim), hingga Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja. Ruang Kepala Satpol PP serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pun tak luput dari pengamanan. Skala penyegelan ini mengindikasikan dugaan perkara yang tidak sederhana, dengan jejaring lintas perangkat daerah.

Informasi yang dihimpun menyebut sejumlah pejabat yang diamankan sementara dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk pemeriksaan awal. Sementara itu, Fadia Arafiq dikabarkan telah diterbangkan ke Jakarta dan kini berada di Gedung Merah Putih KPK guna menjalani pemeriksaan intensif. Pola ini lazim dalam operasi tangkap tangan ketika penyidik membutuhkan pendalaman cepat atas alur transaksi dan peran masing-masing pihak.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan konstruksi perkara maupun barang bukti yang disita. Publik pun bertanya-tanya proyek apa yang disasar, anggaran sektor mana yang diperiksa, dan siapa saja yang diduga terlibat dalam pusaran kasus ini.

Penyegelan masif di jantung birokrasi Pekalongan sebuah pertanda bahwa penyidikan tengah bergerak serius. Kini sorotan tertuju pada langkah lanjutan KPK, apakah akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat dan sejauh mana dugaan praktik korupsi ini mengakar di tubuh pemerintahan daerah. (**)