LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Harapan nelayan Pidie Jaya terhadap normalisasi Kuala Meureudu pasca banjir bandang kembali dipertanyakan. Kapal keruk (dredger) bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada 27 Juni 2026, disebut telah berada di kawasan Kuala Meunasah Balek, Meureudu, selama hampir dua bulan. Namun, progres pengerukan yang diharapkan mampu mengembalikan fungsi alur pelayaran dinilai belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan kebutuhan mendesak masyarakat nelayan, Kamis (9/8).

Bantuan tersebut pada awalnya diharapkan menjadi solusi cepat untuk menangani pendangkalan sungai dan muara akibat material yang terbawa banjir bandang. Normalisasi diperlukan untuk membuka kembali jalur pelayaran, memperlancar mobilitas kapal nelayan, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana. Namun, jika kapal keruk lebih banyak terlihat parkir daripada bekerja, bantuan yang semestinya menjadi instrumen pemulihan justru berisiko berubah menjadi simbol lambannya penanganan pasca bencana.

Kondisi Kuala Meureudu bukan persoalan kecil. Kawasan tersebut merupakan salah satu jalur utama keluar-masuk kapal nelayan dari berbagai wilayah Pidie Jaya. Pendangkalan membuat aktivitas nelayan terganggu, terutama ketika kondisi air surut. Sejumlah nelayan bahkan harus menunggu pasang naik agar boat mereka dapat melintasi bagian kuala yang dangkal. Situasi ini jelas menambah waktu, biaya operasional, dan ketidakpastian bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari laut.

“Sudah sejak 27 Juni kapal keruk bantuan pusat itu berada di Kuala Meureudu,” kata Bang Man, salah seorang nelayan asal Meureudu. Menurutnya, persoalan pendangkalan terjadi mulai dari aliran sungai hingga kawasan muara Krueng Meureudu setelah diterjang banjir bandang tahun lalu. Para nelayan berharap pengerukan dilakukan secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar menghadirkan alat berat tanpa target pekerjaan yang jelas.

Nelayan lainnya menilai bantuan pemerintah pusat terkesan setengah hati jika keberadaan kapal tidak diikuti progres nyata di lapangan. “Kalau progresnya lamban dan tidak ada solusi konkret dari pemerintah, sama saja membiarkan nelayan kehilangan sumber penghidupannya,” ujarnya.

Seharusnya ini menjadi atensi pemerintah, sebab bagi nelayan, Kuala Meureudu bukan sekadar alur air, melainkan pintu utama menuju laut dan sumber nafkah keluarga. Tiga bulan bukan waktu yang singkat bagi masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan biaya melaut dan risiko kehilangan penghasilan.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Abu Laot Pidie Jaya terkait keluhan nelayan dan kondisi pendangkalan Kuala Meureudu belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan belum berhasil dihubungi.

Nelayan korban bencana mendesak Kementerian PUPR memberikan penjelasan terbuka mengenai progres pengerukan, target penyelesaian, kendala teknis, serta langkah konkret berikutnya. Sebab, kapal keruk yang datang membawa harapan jangan sampai hanya menjadi pajangan di kuala. Nelayan saat ini membutuhkan alur yang kembali dalam dan aman untuk dilalui boat nelayan, bukan sekadar kapal bantuan yang lama terparkir tanpa progres berarti. (**)